Newsletter subscribe

Pendidikan

Diduga Lakukan Pembangkangan, SDN Waru 02 Kec. Parung Kab. Bogor, Layak Diperiksa a

Posted: November 30, 2020 pukul 5:05 am   /   by   /   comments (0)

BOGOR, INVESTIGASI BIROKRASI – Penerimaan Peserta Didik Baru tahun ajaran 2020/2021, SD Negeri Waru 02 diduga lakukan pembangkangan terhadap juklak dan juknis yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, pasalnya menurut hasil konfirmasi kepada Hj. Vety (mantan kepsek. SD Negeri waru 02, yang saat ini menjabat kep. sek SD Negeri Parung 02, red) mengakui adanya permintaan pembelian bangku dan meja dan itu sudah sesuai rapat komite sekolah dengan wali murid, untuk lebih jelasnya coba tanya ibu IT guru kelas satu, karena sampai saat ini saya belum mendapat kabar ujar Hj. Vety.

Sementara ibu IT, kepada media ini, saat dikonfirmasi terkait kebenaran adanya permintaan bangku dan meja saat pelaksanaan PPDB, membenarkan hal itu.

Berdasarkan hasil rapat komite dengan orang tua murid, yang dihadiri beliau (Ibu IT, red) dan kepala sekolah disepakati untuk pembelian bangku dan meja sebanyak 10 setel dengan kisaran harga 5 juta rupiah dengan asumsi dibagi dengan jumlah siswa kelas satu sebanyak 50 siswa, maka ditetapkan sekitar Rp.100.000,- per/siswa, ujar IT kepada Media IB.

Ditambahkan oleh ibu IT, karena uang yang masuk hanya sebesar Rp. 2.700.000,- maka pihak panitia memutuskan membicarakan dengan orang tua murid terkait uang yang sudah diterima dan disepakati untuk dibelanjakan seberapa adanya, dan mendapatkan 6 meja dan 6 bangku panjang, pasalnya mengapa baku panjang yang dibelanjakan, karena satu bangku bisa dipake untuk 3 orang, itu pun pihak sekolah menambah angaran pembelian bangku dan meja tersebut, tutur IT.

Salah satu orang tua murid kelas satu yang tidak mau menyebutkan jatidirinya, ketika dimintai keterangannya mengatakan bahwa sepengetahuan nya mereka kalau tidak salah membayar sekitar Rp. 400.000,- sampai Rp. 500.000,- untuk pembayaran ke panitia, kalau tidak salah seperti uang kaos olah raga,saya sudah lupa, karena tidak ada kwitansi, ujarnya.

Falentin Sitompul, ketua DPC Serikat Pers Republik Indonesi (SPRI Kab. Bogor), saat dimintai tanggapannya terkait permintaan bangku pada saat pelaksanaan PPDB di SD Negeri Waru 02, sangat menyayangkan pihak panitia yang menabrak aturan dan pembangkangan terhadap juklak dan juknis terkait PPDB.

Menurutnya ada beberapa kejanggalan dalam proses rapat pertemuan antara pihak komite dengan orang tua murid, karena ini ranahnya rapat komite, mengapa pihak panitia dan kepala sekolah hadir dalam pertemuan ini, kan aneh, ujar ketua DPC SPRI Kab. Bogor.

Selain itu,dalam rapat tersebut ada kesepakatan harga sebesar Rp. 100.000, per/siswa. ini kan sudah berbentuk pungutan,ini jelas pelanggaran berat dan harus ditindak, tegas Falentin Sitompul.

Dia (Falentin Sitompul, ketua DPC SPRI Kab. Bogor) akan segera mempertanyakan ke Dinas Pendidikan Kab. Bogor terkait acuan Juklak dan Juknis PPDB, apalagi dikatakan ada siswa bisa duduk bertiga dalam satu bangku,ini luar biasa sekali, kita ngak tahu, pihak sekolah memakai aturan yang mana, ini tidak bisa dibiarkan, tegas Falentin Sitompul.

Menurutnya (Falentin sitompul, red) Sekolah adalah lembaga pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter dan nilai-nilai luhur, mendidik anak, mengajar, membimbing, membina, memanusiakan manusia, bukan melakukan seenaknya saja menabrak aturan apalagi melakukan pungutan kepada orang tua murid, hal tersebut sudah tidak sangat relevan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dapat diartikan bahwa Pendidikan Nasional mempunyai fungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat dengan tujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, ber akhlak mulia, cakap, kreatif,mandiri serta bertanggung jawab.

Ketua DPC SPRI Kab. Bogor sangat menyangkan sikap sekolah, kan pungutan ini sangat memberatkan beban orang tua murid alias mencekik orang tua murid, apalagi pada saat pandemi covid 19 ini, dan dia berharap Dinas Pendidikan Kab. Bogor, harus mengambil sikap untuk menindak tegas, ujar ketua DPC. SPRI Kab. Bogor. (rt)

Comments (0)

write a comment

Comment
Name E-mail Website