Newsletter subscribe

Birokrasi

Anggaran Belanja Iklan Meningkat, SPRI Minta Pemerintah Daerah Siapkan Regulasi

Ketua DPD SPRI Sumut, Devis Karmoy saat ditemui di Cafe Maxx Lobi Hotel Arya Duta Jalan Balai Kota Medan
Posted: Januari 5, 2021 pukul 12:48 pm   /   by   /   comments (0)
Ketua DPD SPRI Sumut, Devis Karmoy saat ditemui di Cafe Maxx Lobi Hotel Arya Duta Jalan Balai Kota Medan

Ketua DPD SPRI Sumut, Devis Karmoy saat ditemui di Cafe Maxx Lobi Hotel Arya Duta Jalan Balai Kota Medan

– Belanja iklan seakan menjadi tren masa kini, bagaimana tidak, di tahun 2019 saja sudah mencapai 181 triliun rupiah yang mengacu pada analis data Nielsen Digitl Advertising Intelligence.

Dari keseluruhan belanja iklan tersebut 85% diantaranya dikuasai oleh media televisi sebanyak 143 Triliun Rupiah sementara media cetak sendiri mencapai 22 Trilliun Rupiah dan belanja iklan untuk radio mencapai Rp 1,7 triliun.

Belanja Iklan merupakan Kategori Yang sedang Trend

Tercatat kategori layanan belanja iklan terbesar mencapai 10,3 Triliun Rupiah sedangkan untuk perawatan biaya perawatan rambut berkisar 9,3 Trilliun Rupiah. Disusul kategori Pemerintah dan Organisasi Politik dengan total mencapai 8,8 Trilliun hingga kategori rokok kretek bberada di posisi keempat dengan capaian sebanyak 7,2 Trilluin dengan pertumbuhan yang signifikan.

Menyikapi hal tersebut, Dewan Pemmpin Daerah Serikat Pers SPRI Provinsi Sumatera Utara Devis Karmoy M.IKom menjelaskan bahwa penumbuhan perbelanjaan iklan ini hanya dikuasai oleh kolongmerat media raksasa di Jakarta.

“Impact dari belanja iklan nasional tersebut sama sekali tidak dirasakan oleh kalangan masyarakat menengah ke bawah, justru hanya dinikmati oleh segelintir konglomerat media di pusat. Tentu besarnya belanja iklan ini harus berdampak terhadap daerah, terutama meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD),” jelas Devis Karmoy saat ditemui di Cafe Maxx Lobi Hotel Arya Duta Jalan Balai Kota Medan, Sabtu (26/12/2020) Sore.

Harapan Untuk Mendapat Dukungan Pihak Terkait

Sementara Ormas MKF-MNI Pusat, Forum Wartawan Hanukara menyatakan dukungan dalam diskusi yang akan di gelar pad pertengahan Januari 2021.

“Sebagai awal dari kebangkitan untuk membangun iklim Pers lokal yang sejahtera, ini mesti diperjuangkan oleh Pers lokal, terutama media online dan cetak non mainstream di daerah ini,” ujar Devis Karmoy.

Baca Juga :  Teka Teki Di Balik Pilkada Jambi 2020

“Belanja iklan nasional ini Isu penting yang harus dibahas agar media lokal non mainstream ikut mensejahtera karyawan dan wartawannya. Dan ini perintah Pasal 10 UU Nomor 40 Tentang Pers. Sehingga tidak ada lagi Pers lokal yang “ngemis” untuk mendapatkan iklan/advertorial. Jika ini terwujud maka idealisme jurnalis Indonesia tidak lagi tergadaikan,” lanjutnya.

Ia menyatakan bahwa pembeli produk yang diiklankan tersebut umumnya beredar di daerah, namun sayangnya ini hanya dinikmati oleh beberapa media di Jakarta.

“Produsen pengiklan bekerjama dengan media besar yang ada di Jakarat, sementara usernya umumnya berada di daerah,” ungkapnya.

Wacana ini akan berjalan baik jika semua bekerja sama

Dengan dukungan semua pihak terkait, ketua SPRI Sumatera Utaraia berharap media non mainstream mendukung wacana tersebut dalam bentuk diskusi yang akan segera diselenggarakan.

“Kami merencanakan untuk membuat diskusi ini bulan Januari 2021, dengan mengundang beberapa media lokal dan para stakeholder guna mendapat membentuk regulasi tentang belanja iklan bagi media lokal,” paparnya. (Red)

Sumber: Globallombok.com

Comments (0)

write a comment

Comment
Name E-mail Website